Skip to main content
  • News
  • Events
  • Blog
  • Search

Natural Resource Governance Institute

  • Topics
    Beneficial ownership
    Economic diversification
    Mandatory payment disclosure
    Revenue sharing
    Civic space
    Energy transition
    Measurement of environmental and social impacts
    Sovereign wealth funds
    Commodity prices
    Gender
    Measurement of governance
    State-owned enterprises
    Contract transparency and monitoring
    Global initiatives
    Open data
    Subnational governance
    Coronavirus
    Legislation and regulation
    Revenue management
    Tax policy and revenue collection
    Corruption
    Licensing and negotiation
  • Approach
    • Stakeholders
      • Civil society actors
      • Government officials
      • Journalists and media
      • Parliaments and political parties
      • Private sector
    • Natural Resource Charter
    • Regional knowledge hubs
  • Countries
    NRGI Priority Countries
    Colombia
    Guinea
    Nigeria
    Tanzania
    Dem. Rep. of Congo
    Mexico
    Peru
    Tunisia
    Ghana
    Mongolia
    Senegal
    Uganda
    OTHER COUNTRIES
  • Learning
    • Training
      • Residential training courses
        • Executive
        • Anglophone Africa
        • Francophone Africa
        • Asia-Pacific
        • Eurasia
        • Latin America
        • Middle East and North Africa
      • Online training courses
        • Advanced
        • Negotiating Contracts
        • Massive open online course (MOOC)
        • Interactive course: Petronia
      • Trainers' modules
        • (empty)
    • Primers
    • Glossary
  • Analysis & Tools
    • Publications
    • Tools
    • Economic models
  • About Us
    • What we do
      • 2020-2025 Strategy
      • Country prioritization
    • NRGI impact
    • Board of Directors
    • Emeritus Board Members
    • Advisory Council
    • Leadership team
    • Experts and staff
    • Careers and opportunities
    • Grant-making
    • Financials
    • Privacy policy
    • Contact us
  • News
  • Events
  • Blog

You are here

  1. Home
  2. Analysis & Tools
  3. Publications

Dua Belas Bendera Merah: Risiko Korupsi dalam Pemberian Izin dan Kontrak di Sektor Ekstraktif

Report
6 April 2017
Author
Aaron SayneAlexandra GilliesAndrew Watkins
Download
Dua Belas Bendera Merah: Risiko Korupsi dalam Pemberian Izin dan Kontrak di Sektor Ekstraktif (PDF 1.18 MB)
Topics
Beneficial ownershipContract transparency and monitoringCorruptionLegislation and regulationLicensing and negotiationRevenue managementRevenue sharingState-owned enterprises
Countries
AfghanistanAlgeriaAzerbaijanBoliviaBrazilBurkina FasoCambodiaCameroonCanadaChinaColombiaCôte d'IvoireDem. Rep. of CongoEcuadorEgyptEquatorial GuineaGabonGhanaGuineaIndiaIndonesiaIranIraqKazakhstan
Stakeholders
Civil society actors
Social Sharing
More content in
Bahasa Indonesia

English »

Pelaku fungsi pengawasan dapat mendeteksi dan mencegah korupsi di sektor minyak, gas dan pertambangan jika mengajukan pertanyaan yang tepat. Skema-skema korupsi memang rumit dan tidak jelas, akan tetapi ada pola yang jelas dan tanda-tanda perilaku bermasalah yang serupa yang terlihat di negara-negara kaya sumber daya.
 
Untuk menemukannya, kami meneliti lebih dari 100 kasus nyata pemberian izin atau kontrak di sektor minyak, gas dan pertambangan dimana muncul tuduhan terjadinya korupsi. Kasus-kasus ini berasal dari 49 negara penghasil sumber daya.
 
Dari penelitian ini, kami mengembangkan daftar 12 red flags (bendera merah/peringatan) korupsi dalam pemberian izin dan kontrak di sektor ekstraktif, masing-masing dengan ilustrasi dari kasus nyata. Daftar ini dapat memberikan alat praktis dan konkret bagi banyak kelompok, di antaranya:
 
  • Pejabat pemerintah yang merancang proses penghargaan. Aturan dan prosedur yang mengatur proses pemberian penghargaan dapat membantu mencegah jenis perilaku bermasalah yang dijelaskan dalam laporan ini.
  • Pejabat pemerintah yang mengawasi dan menyetujui penghargaan. Pejabat-pejabat ini, yang mungkin mewakili regulator, kementerian, perusahaan minyak atau pertambangan nasional atau kadaster, dapat menggunakan daftar bendera merah ini untuk mendeteksi perilaku tertentu saat proses penghargaan berjalan, dan menghindari keputusan penghargaan yang kontroversial dan tidak efisien.
  • Anggota parlemen dan aktor pengawasan pemerintah. Banyak parlemen memiliki peran formal dalam menyetujui pemberian izin, sedangkan yang lain dapat memanggil eksekutif untuk menjawab pertanyaan tentang sebuah penghargaan. Anggota komisi antikorupsi, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di Indonesia, lembaga audit tertinggi dan lembaga pemerintah lainnya, juga dapat menggunakan daftar ini untuk membantu pekerjaan mereka.
  • Petugas penegak hukum. Penegak hukum domestik atau asing dapat menggunakan daftar ini untuk membantu mengorganisir investigasi mereka terhadap proses penghargaan yang mencurigakan, atau sebagai sumber informasi terhadap jalur penyelidikan yang berguna untuk mereka kejar.
  • Pejabat perusahaan ekstraktif. Saat perusahaan mengevaluasi apakah akan berpartisipasi dalam proses pemberian penghargaan atau apakah akan bermitra dengan perusahaan tertentu, daftar ini dapat membantu mereka menilai risiko korupsi—misalnya, sebagai bagian dari fungsi uji kelayakan (due diligence), manajemen risiko atau kepatuhan antikorupsi mereka.
  • Staf lembaga keuangan. Investor, termasuk perusahaan, bank, lembaga keuangan internasional, dan perusahaan ekuitas swasta, juga perlu mengukur risiko korupsi dari sebuah penghargaan, dan memutuskan bagaimana dan apakah akan membiayai sebuah proyek.
  • Aktor masyarakat sipil dan jurnalis. Staf LSM, juru kampanye, aktivis, dan jurnalis dapat menggunakan daftar ini untuk menyelidiki integritas dan legalitas proses pemberian penghargaan atau penghargaan individual. Secara khusus, daftar tersebut dapat membantu mereka mengidentifikasi jalur penyelidikan yang penting, dan memprioritaskan alokasi sumber daya mereka yang langka.

Related content

Twelve Red Flags: Corruption Risks in the Award of Extractive Sector Licenses and Contracts

6 April 2017
Aaron SayneAlexandra GilliesAndrew Watkins

Countries Struggling with Governance Manage $1.2 Trillion in Resource Wealth

David MihalyiAnna Fleming
8 September 2017

How Did Fiscal Rules Hold Up in the Commodity Price Crash?

Report
21 June 2018
David MihalyiLiliana Fernández

Les règles budgétaires face à la baisse du prix des matières premières

21 November 2018
David MihalyiLiliana Fernández

كيف صمدت القواعد المالية في مواجهة انهيار اأ صعار الصلع الأ ص اصية؟

21 November 2018
David MihalyiLiliana Fernández
Helping people to realize the benefits of their countries’ endowments of oil, gas and minerals.
Follow on Facebook Follow on Twitter Subscribe to Updates
  • Topics
    Beneficial ownership
    Civic space
    Commodity prices
    Contract transparency and monitoring
    Coronavirus
    Corruption
    Economic diversification
    Energy transition
    Gender
    Global initiatives
    Legislation and regulation
    Licensing and negotiation
    Mandatory payment disclosure
    Measurement of environmental and social impacts
    Measurement of governance
    Open data
    Revenue management
    Revenue sharing
    Sovereign wealth funds
    State-owned enterprises
    Subnational governance
    Tax policy and revenue collection
  • Approach
    • Stakeholders
    • Natural Resource Charter
    • Regional knowledge hubs
  • Priority
    Countries
    • Colombia
    • Dem. Rep. of Congo
    • Ghana
    • Guinea
    • Mexico
    • Mongolia
    • Nigeria
    • Peru
    • Senegal
    • Tanzania
    • Tunisia
    • Uganda
  • Learning
    • Training
    • Primers
  • Analysis & Tools
    • Publications
    • Tools
    • Economic models
  • About Us
    • What we do
    • NRGI impact
    • Board of Directors
    • Emeritus Board Members
    • Advisory Council
    • Leadership team
    • Experts and staff
    • Careers and opportunities
    • Grant-making
    • Financials
    • Privacy policy
    • Contact us
  • News
  • Blog
  • Events
  • Search