Ambisi Transisi Energi Indonesia: Hilirisasi Nikel dan Seterusnya

Seiring dengan meningkatnya permintaan global akan teknologi energi bersih, nikel—dan mineral transisi penting lainnya—telah menjadi fokus dari strategi ekonomi Indonesia. Indonesia memanfaatkan cadangan nikelnya yang berjumlah besar sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik (EV) dan produksi baja tahan karat, untuk menarik pangsa pasar global yang terus meningkat.

Kisah sukses ekonomi yang didukung oleh pemerintah Indonesia dan dipublikasikan di berbagai media ini telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, yang tetap berada pada kisaran 5 persen pada tahun 2024, dan pada pertumbuhan di wilayah penghasil nikel. Misalnya, Maluku Utara merupakan provinsi dengan kinerja terbaik, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 20,1 persen dari tahun 2021 hingga 2023, yang sebagian besar didorong oleh industri nikel. Sulawesi Tengah, provinsi dengan kinerja terbaik kedua, juga mendapatkan manfaat yang serupa dari industri nikel. Melanjutkan keberhasilan pendahulunya, Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, berencana untuk lebih memperkuat kebijakan yang mendorong eksploitasi dan nilai tambah mineral transisi, termasuk melalui kemungkinan revisi undang-undang pertambangan.

Pangsa produksi nikel (hasil tambang/bahan mentah dan material olahan) menurut negara

Namun demikian, masih terdapat pertanyaan-pertanyaan penting mengenai bagaimana pertumbuhan ini akan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan di wilayah-wilayah pertambangan. Selain itu, kekhawatiran akan dampak sosial-lingkungan dan risiko korupsiyang terkait dengan pertambangan dan nilai tambah kerap menjadi tantangan yang signifikan. Pada tingkat ekonomi makro, terdapat perdebatan yang mendalam mengenai peran pertambangan dan nilai tambah mineral dalam strategi nasional yang lebih luas untuk diversifikasi ekonomi dan pembangunan ekonomi berbasis luas.

Perhatian dunia semakin terfokus pada bagaimana Indonesia akan menghadapi fase-fase selanjutnya dari perjalanan mineral transisinya. Para peneliti dan pejabat dari berbagai negara ingin belajar dari perjalanan nikel Indonesia. Pada pertemuan yang diselenggarakan NRGI baru-baru ini di Rockefeller Bellagio Center, para pemikir terkemuka dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin mendiskusikan inovasi di bidang mineral transisi dan opsi-opsi untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Panel Sekretaris PBB tentang Mineral Transisi Energi Kritis. Namun, beberapa analis telah menyatakan keraguan mereka mengenai kelayakan ambisi pemerintah untuk memajukan hilirisasi—yang mencakup pencapaian cakupan penuh rantai nilai baterai nikel EV di Indonesia, produksi EV di Indonesia, dan perluasan hilirisasi ke mineral dan sektor lain di tahun-tahun mendatang. Perspektif yang berbeda ini menegaskan benturan narasi yang sedang berlangsung seputar ambisi pertambangan dan nilai tambah di Indonesia.

Pada tanggal 10 - 11 Desember 2024, NRGI, bekerja sama dengan ViriyaENB, mengumpulkan lebih dari 30 pakar Indonesia untuk membahas bagaimana warga negara Indonesia dapat memperoleh manfaat lebih lanjut dari peluang yang terkait dengan kekayaan mineral transisi di negara mereka. Lokakarya ini berfokus pada bagaimana memikirkan tantangan tata kelola utama seputar mineral transisi Indonesia, dengan para pakar NRGI yang menyumbangkan pengalaman dan perspektif internasional. Kegiatan ini menandai langkah penting dalam keterlibatan kembali NRGI di Indonesia, yang dimulai pada tahun 2024. Keterlibatan NRGI yang baru merupakan bagian dari prioritas global NRGI untuk mendukung pengelolaan yang adil dan berkelanjutan dalam persaingan mineral transisi global, termasuk melalui peningkatan nilai tambah dan kebijakan pembangunan yang adil.

Diskusi dalam lokakarya tersebut mengungkapkan sejumlah isu utama saat ini dan di masa mendatang yang relevan dengan mineral transisi di Indonesia: kebutuhan untuk bergerak melampaui narasi yang terpolarisasi mengenai hilirisasi; dampak teknologi dan ketidakpastian geopolitik terhadap peluang yang ada; ambisi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG); dan pentingnya menghubungkan dan menjembatani kesenjangan di antara para pemangku kepentingan di Indonesia. 

Hilirisasi: Bergerak melampaui narasi yang terpolarisasi

Para peserta lokakarya mendiskusikan bagaimana pandangan mengenai hilirisasi nikel Indonesia berisiko menjadi terpolarisasi—antara terlalu fokus pada "keberhasilan" (misalnya, pertumbuhan produksi dan pendapatan pemerintah, kemajuan di sepanjang rantai nilai baterai nikel) atau pada "kegagalan" (misalnya, dampak sosial dan lingkungan, pembagian manfaat yang tidak merata). Mereka menemukan bahwa kurangnya variasi dapat menghambat dialog dan perbaikan yang konstruktif. Tema yang berulang kali muncul adalah perlunya metrik yang lebih baik untuk mengevaluasi kebijakan hilirisasi di luar produksi dan pendapatan. Para peserta menyoroti pentingnya mengembangkan penelitian yang ada dan melakukan analisis manfaat dan biaya, untuk membantu memahami seberapa besar kebijakan nilai tambah membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di daerah  yang terkena dampak pertambangan. 

Pada sisi manfaat, para peserta menyatakan bahwa metrik harus mencakup isu pemerataan (misalnya, di tingkat provinsi dan kabupaten) dan berbagai jenis manfaat (misalnya, tidak hanya pertumbuhan produksi, pendapatan atau PDB, tetapi juga dampak terhadap pengangguran dan pengurangan kemiskinan). Metrik tersebut juga perlu mengukur trade-off atau dampak ikutan yang dapat terjadi dari pertumbuhan hilirisasi (misalnya, dampak negatif di sektor pertanian dan konflik agraria, deforestasi, polusi dan emisi, dll.). Mengembangkan metrik semacam itu dan mengintegrasikannya secara lebih konsisten ke dalam wacana kebijakan dipandang oleh para peserta sebagai hal yang sangat berguna dan tepat waktu mengingat tujuan pemerintah Indonesia yang baru untuk melanjutkan dan memperluas pendekatan hilirisasi seperti yang disebutkan di atas. 

Diskusi-diskusi ini sebagian besar selaras dengan paparan NRGI baru-baru ini yang berjudul Enam Kunci untuk Membuka Nilai Tambah yang Berkeadilan dalam Pertambangan (sekarang tersedia dalam Bahasa Indonesia). Paparan tersebut menekankan bahwa pemerintah perlu menetapkan tujuan yang jelas seputar strategi penambahan nilai mereka, menganalisis trade-off dan biaya —bukan hanya manfaat— dan menerapkan strategi ini secara transparan untuk memungkinkan penilaian oleh warga negara dan perbaikan berkelanjutan.

Jendela peluang: Dampak ketidakpastian teknologi dan geopolitik

Para peserta menyatakan ketertarikan mereka pada penelitian yang lebih mendalam dan wacana publik seputar dampak berbagai skenario pasar dan geopolitik. Kemajuan nikel Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti meningkatnya permintaan global untuk nikel dalam penggunaan energi bersih seperti baterai EV. Namun, teknologi baterai terus berkembang, dengan berbagai faktor mulai dari harga dan kinerja, hingga risiko pasokan dan reputasi (misalnya, kekhawatiran seputar pekerja anak dan hak asasi manusia dalam pengadaan kobalt dari Republik Demokratik Kongo atau emisi dan deforestasi seputar nikel di Indonesia).

Salah satu isu yang diangkat adalah bagaimana peluang untuk hilirisasi nikel Indonesia semakin mengecil karena adanya proyeksi peningkatan pangsa pasar baterai litium besi fosfat (LFP - lithium iron phosphate), yang dapat merugikan baterai berbasis nikel (NMC - nickel manganese cobalt). Pemerintah menyadari tantangan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, termasuk dengan mengelola pasokan nikel untuk menyeimbangkan pendapatan pemerintah dalam jangka pendek dan menurunkan biaya baterai NMC untuk memperpanjang masa pakainya.

Ketegangan geopolitik, khususnya potensi perang dagang AS-Tiongkok, juga dibahas sebagai potensi hambatan yang signifikan terhadap ambisi hilirisasi Indonesia. Perusahaan-perusahaan Tiongkok adalah pemilik tambang nikel utama di Indonesia, dengan produksi sekitar 40 persen, sementara perusahaan-perusahaan Indonesia hanya menyumbang 10 persen. Kebijakan industri pemerintah juga telah mendorong investor dari negeri tirai bambu tersebut untuk melakukan ekspansi dari pertambangan nikel ke pemurnian, tetapi keterlibatan substansial ini berarti meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok dapat menjadi penghalang bagi nikel Indonesia untuk menjangkau pasar Amerika—terutama mengingat bagaimana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang AS mencegah penggunaan mineral yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Meskipun persaingan geopolitik dapat menarik lebih banyak investasi non-Tiongkok, perubahan dalam pemerintahan AS telah memperkecil kemungkinan tercapainya perjanjian perdagangan bebas antara AS dan Indonesia yang dapat menjadi katalisator untuk investasi tersebut.

ESG: Ambisi untuk meningkatkan kinerja

Lokakarya ini juga berfokus pada bagaimana Indonesia dapat meningkatkan kinerja ESG di sektor pertambangan. Para peserta menekankan bahwa lingkungan yang terpolarisasi saat ini berarti bahwa masyarakat sipil sering kali harus mengangkat isu-isu yang ada dengan "berteriak" untuk mendapatkan perhatian pada isu-isu sosial dan lingkungan yang serius, serta masalah tata kelola dan korupsi.

Sebagai contoh, korupsi dalam perizinan mineral—baik di hulu maupun di hilir—merupakan hambatan yang signifikan terhadap pemerataan pembangunan dalam rantai pasokan mineral transisi secara global, tidak terkecuali di Indonesia.  Hal ini dapat secara signifikan berdampak pada keberhasilan upaya hilirisasi. Para peserta lokakarya mendiskusikan bagaimana mengurangi risiko korupsi, dengan menekankan risiko-risiko yang berkaitan dengan hubungan yang kuat antara para politisi dan industri pertambangan, dan kurangnya komitmen antikorupsi yang serius dari banyak perusahaan pertambangan. Transparency International-Indonesia baru-baru ini melakukan penilaian terhadap 121 perusahaan pertambangan dan menemukan bahwa skor kepatuhan antikorupsi rata-rata hanya 0,31 dari 10, dan hanya 6 perusahaan yang memiliki kebijakan antikorupsi yang jelas.

Para peserta mendiskusikan inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja ESG. Standar PROPER, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Secara terpisah, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia, yang sebelumnya bernama Taksonomi Hijau Indonesia, juga dikembangkan melalui upaya antar kementerian. Sementara itu, sistem SIMBARA, yang dikelola bersama oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan, dirancang untuk memperkuat ketertelusuran komoditas. Awalnya digunakan untuk batu bara, SIMBARA sekarang juga berlaku untuk nikel, dan diharapkan dapat diperluas ke lebih banyak mineral.

Para peserta menyatakan optimisme mereka terhadap potensi inisiatif-inisiatif ini dalam memenuhi permintaan yang semakin besar terhadap peningkatan ESG di Indonesia, yang sebagian didorong oleh kekhawatiran dari masyarakat yang terkena dampak di sekitar lokasi tambang. Namun, mereka masih perlu membuktikan keefektifannya. Upaya-upaya ini dapat dibangun berdasarkan komitmen Indonesia terhadap EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), yang mencakup percontohan pelibatan masyarakat di Morowali untuk memastikan transisi yang adil. Inisiatif dari pemerintah juga dapat belajar dari standar global yang digerakkan oleh pasar seperti IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), yang telah mendapatkan daya tarik di Indonesia dengan beberapa perusahaan berkomitmen pada audit IRMA. Upaya-upaya ini dapat membantu mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik pertambangan yang lebih bertanggung jawab. Diskusi tersebut juga menekankan perlunya para pemangku kepentingan Indonesia untuk mempertimbangkan standar-standar ESG dalam konteks geopolitik global. Ketika para pelaku di belahan dunia Barat mendorong Standar ESG yang lebih kuat, terutama dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok, para pemimpin Indonesia harus menyeimbangkan dinamika ini dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dan hak-hak masyarakat.

Koneksi: Menjembatani kesenjangan di antara para pemangku kepentingan

Salah satu hal penting yang dapat diambil dari lokakarya ini adalah perlunya hubungan dan kolaborasi yang lebih kuat antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola nikel, mineral transisi lainnya, dan pengolahan. Para peserta menyoroti bahwa meskipun para pemangku kepentingan di Indonesia memiliki keahlian yang substansial, namun kolaborasi yang ada masih terbatas, sehingga menghambat kemajuan dalam pemerataan pembangunan. Dialog dan koordinasi yang lebih mendalam di antara para pemangku kepentingan dinilai penting untuk dilakukan, termasuk:

• antara lembaga pemerintah (pusat dan daerah), peneliti, masyarakat sipil dan warga setempat.
• antara pelaku nasional dan lokal, yang berfokus pada peluang dan risiko kebijakan nasional di tingkat daerah di sekitar proyek-proyek lokasi pertambangan.
• antara para pakar kebijakan Indonesia dan analis geopolitik dan pasar global, untuk memberikan perspektif yang berbeda tentang reformasi yang sedang berlangsung dalam konteks global yang lebih luas.
• antara para pemangku kepentingan yang mengupayakan pemerataan pembangunan di Indonesia dan mereka yang berfokus pada inisiatif kesetaraan dan tata kelola mineral internasional.
• antara para pakar di bidang produk dan pasar hilir (baterai, kendaraan listrik) –dan mereka yang berfokus pada pertambangan, untuk memperkuat rekomendasi kebijakan dan menghubungkan pengembangan mineral dengan pengembangan dan diversifikasi rantai pasokan.

Pembahasan lokakarya ini menggarisbawahi keahlian yang mendalam dari organisasi masyarakat sipil, lembaga think thank, dan akademisi di Indonesia terkait mineral transisi. Suara-suara ini harus diperkuat dan diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari peluang yang disediakan oleh mineral transisi sambil mengelola risiko yang terkait. 

Pengalaman Indonesia —baik keberhasilan maupun tantangannya— dapat menjadi contoh yang berharga bagi negara-negara penghasil mineral berpenghasilan rendah dan menengah lainnya ketika mereka mengembangkan dan menerapkan strategi mereka sendiri untuk mengelola mineral transisi secara berkelanjutan dan adil.